Efek domino sumberwaras

Pengumuman KPK kemarin menyiratkan dua hal yang terus berkembang, satu hal tentu saja tentang politisasi kasus ini yang publik juga masih bertanya-tanya mana yang berpolitik diantara dua lembaga negara ini, yang kedua tentang keraguan integritas lembaga negara yang kembali publik terbagi dua ada yang membela BPK dan ada yang membela KPK, tapi tentu saja porsinya didasarkan pada kepentingan masing-masing pihak.

Domino-effect-on-finances

BPK sebagai salah satu lembaga pemeriksa keuangan yang diakui oleh dunia yang Pada kenyataannya, Badan Tinggi Dunia IAEA  mengakui kevalidan atas kinerja BPK RI, sehingga BPK pun dipercaya Badan Energi Atom Dunia, mulai bulan mei 2016 ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi mulai berkantor di markas PBB di Wina, Austria. Ini sebagai kelanjutan atas kepercayaan PBB memilih BPK sebagai eksternal auditor IAEA atau Badan Energi Atom Dunia. BPK berkantor di Wina hingga 2018, pun begitu suara miring tentang lembaga ini pula banyak tercipta yaitu tentang banyaknya jumlah setoran yang masuk ke lembaga ini ketika memeriksa satu kasus, ini sudah jadi rahasia umum

Begitupun yang terjadi pada KPK, kemuakan masyarakat pada perilaku pejabat tinggi negara yang melakukan tindak pidana korupsi membuat masyarakat percaya penuh dengan kredibilitas yang diemban oleh lembaga antirasuah ini, tetapi seiring kasus yang menimpa pimpinan kpk di periode kemarin sedikit menjadikan kepercayaan publik berkurang yang walaupun kasusnya dipolitisasi oleh oknum lain akan tetapi noda itu tetap saja belum bisa hilang sekaligus di mata publik.

Akan tetapi selain dua hal yang menyangkut politisasi kasus dan integritas yang publik juga masih bertanya-tanya lembaga mana yang bermain politik ada satu hal yang lupa kita waspadai, kesalahan BPK dimata KPK ini baru sekali ini terjadi dimana banyaknya kasus korupsi di berbagai lembaga yang ditangani KPK pun banyak yang berdasarkan hasil audit BPK yang kali ini mulai diragukan kredibilitasnya, efek domino kasus-kasus yang sudah incracht tetapi hasil audit yang menjadi dasar pemeriksaan kasus korupsi mereka diragukan kembali menjadi tanda tanya. Apakah terdakwa tersebut bisa mengajukan PK atas kasusnya karena dasar korupsi yang dikenakan kepadanya kredibilitasnya dipertanyakan.

Kekhawatiran lain yang akan muncul adalah ramainya keraguan atas pemeriksaan BPK akan semakin berkembang dikemudian hari, proses ini yang kemudian bisa saja dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi sebagai celah yang bisa digunakan dalam melakukan pembelaan hukum, karena keraguan atas satu fakta bisa berdasarkan dari keraguan pada proses pemeriksaan yang lain.

Apapun itu perilaku elitis yang semakin dalam masuk area penegakan hukum sudah semakin mengkhawatirkan, politisasi kasus sudah semakin tampak nyata didepan mata dan publik dibiarkan untuk terbagi dua dan saling menyalahkan tanpa adanya kepastian.

Lebih dari itu semoga tidak ada politisasi di kasus korupsi lagi.

Iklan


Kategori:birokrasi

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: