Mengapa Jakarta harus memilih selain Ahok

Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini (Max Weber)

Mengapa saya buka dengan statement Max Weber tentang kekuasaan? karena kita ingin clear dulu bahwa ada perbedaan yang mendasar antara kepemimpinan dan kekuasaan, dan secara kasat mata kita harus melihat ini secara objektif bagaimana kepemimpinan DKI dalam rentang waktu Jakarta Baru memimpin.

ahok_mojok1

Jakarta sebagai tolak ukur pembangunan di negeri ini sebenarnya cuma beruntung aja, kalau semisal Ibukota negeri ini ada di Manokwari pasti ceritanya akan lain, dan Jawa secara keseluruhan juga harus beruntung atas anugrah itu, akan tetapi dalam masa keberuntungan itu Jakarta sebenarnya bisa dibilang gagal menjadi sebuah role model yang benar-benar membanggakan ada beberapa alasan yang bisa mendukungnya semisal kekumuhan yang masih nampak dimana-mana, belum lagi sungainya atau lebih nyata dilihat adalah kemacetan yang hanya hilang ketika musim lebaran tiba.

Faktor lain yang mungkin mendukung adalah pemimpinnya, dalam sepanjang masa berdirinya DKI Jakarta hanyalah Ali Sadikin yang bisa disebut berhasil membangun Jakarta, walaupun nada miring juga banyak yang mengatakan Jakarta dibangun dari hasil judi, tapi dibalik semua itu pemimpin Jakarta haruslah menjadi titik penting sebuah perubahan, makanya tidak berlebihan kiranya jika saya boleh berpendapat perbedaan yang dibuat oleh Jakarta Baru yang berpindah ke Ahok karena Jokowi naik menjadi Presiden adalah karena begitu buruknya rentetetan prestasi yang dibuat oleh Gubernur sebelum Ahok, tapi apakah kebijakan tersebut sudah betul? masih debatable…

Oleh karena itu ditengah ramainya bakal calon yang mulai ramai mengemuka akan bertarung di Pilkada DKI saya sedikit membagikan alasan kenapa HARUS tidak memilih Ahok, ini bukan tentang kebencian tapi lebih banyak kekecewaan karena saya juga orang yang memilih Jokowi Ahok di pilkada sebelumnya.

Gubernur sebelumnya begitu buruk

Kehebatan yang didengungkan tentang Ahok adalah hanyalah sebuah manifestasi buruknya manajemen dimasa lalu, sampai pertengahan 2015 kemarin saya adalah orang yang masih sering berhubungan dengan birokrasi DKI Jakarta, mulai dari februari 2012-juni 2015 saya rutin mengurus entah domisili, PBB, sertifikat tanah, SIUP dan lain sebagainya, pertanyaannya ada perubahan? saya bisa bilang hampir tidak ada karena sama ribetnya dari tahun ketahun, PTSP yang dibuat hanyalah model layanan akan tetapi lamanya sama saja.

Yang sedikit berubah adalah penanganan banjirnya, akan tetapi dilakukan dengan cara betonisasi semua, perubahan yang tampak adalah proses tersebut akan tetapi apakah menyelesaikan masalah? bisa dibilang tetap banjir, yang tinggal di Jakarta bisa mengkonfirmasi hal tersebut, perubahan yang dibuat hanyalah yang kelihatan dalam model fisik dan memang tidak pernah dilakukan oleh gubernur dimasa lalu,

Atau kemacetan? pernah ada usaha yang dilakukan? memberlakukan Plat Genap-Ganjil masih hanyalah wacana sampai sekarang, bahkan hanya ingin menambah kas daerah dengan dalih mengurangi kemacetan akan tetapi kebijakan yang dipilih adalah ERP, pertanyaannya dibagian mana orang bermobil di Jakarta yang tidak ingin membeli rasa nyaman, tol yang macetnya luar biasa kayak gitu aja tetap dipakai kok dan hal itu pasti tetap terjadi kalau ERP diberlakukan, orang mending bayar daripada tidak naik mobil, mau menyalahkan orangnya? lah negara saja tidak melarang membayar.

Anggaran tidak terserap maksimal

Ini mungkin lubang luar biasa yang diciptakan oleh kepemimpinan saat ini, dan rakyat juga seolah-olah iya-iya saja kalau gubernurnya mengatakan “mending gak terserap daripada dikorupsi”, Kok gak ingin merubah mindset itu ? kenapa gak bilang “Kita akan menyerap seluruh anggaran dan tidak akan dikorupsi” itu dua hal yang sangat berbeda, kepemimpinannya pun bisa dipertanyakan lagi, bisa gak merubah hal-hal tersebut.

Pemimpin itu mengajarkan, Penguasa itu menjustifikasi

Ketika kepemimpinan Ahok yang banyak dikeluarkan adalah ungkapan kemarahan kepada bawahannya, akan saya pecat A, Pecat B dan seterusnya bahkan ada kepala sekolah yang telah dia pecat akan tetapi ketika digugat ke pengadilan ternyata pemecatan tersebut tidak sah, hal ini menunjukan kapasitasnya untuk menilai orang lain banyak didasarkan atas dasar suka tidak suka, apakah ini ciri pemimpin? mari kita tanya kembali ke nurani kita atas apa yang telah dipertontonkan.

Pemimpin itu adalah orang yang menggerakan, mengajarkan bukan menjustifikasi, mengancam akan dipecat jika tidak benar, pertanyaannya apakah sudah diajarkan cara yang benar? dan apabila jika salah terus diganti, semua orang bisa jadi pemimpin tanpa harus belajar.. tanyalah di diri kita masing-masing? rakyat dipersalahkan, stafnya dipersalahkan, dimana yang benar?

Kasus Mengendap yang hanya menunggu Momen

Kasus Sumber Waras, memang belum mengarah ke Ahok, akan tetapi hasil pemeriksaan BPK mengatakan ada penyimpangan dalam penentuan harga, serta KPK juga mengatakan BELUM ada indikasi korupsi, perlu digarisbawahi serta dicetak tebal untuk bisa kita pahami bahwa ada yang tercium tapi belum menjadi bahan yang serius, kalau di penggerebekan polisi di kenal infonya masih EKOR GANJIL belum menjadi A1, tapi sesuatu hal yang dicurigai pasti akan mengarah, dan kasus ini jangan sampai menjadi ganjalan dikemudian hari terhadap Ahok jika terpilih, dan itu akan berpengaruh pada kinerja apabila peta politik ternyata berubah di 2019, siapa yang bisa mengira?

Perpecahan Eksekutif dan Legislatif

Perpecahan Eksekutif dan legislatif merupakan hal yang dipertontonkan selama pemerintahan Ahok di DKI, kepiawaiannya berpolitik sangat diragukan mengingat suka atau tidak suka parpol adalah satu elemen politik dan DPRD sebagai ranah legislatif haruslah akur dalam proses bernegara.

Perdebatan tentang pencurian uang rakyat yang ditudingkan kepada DPRD juga harus dibuktikan, jangan hanya karena omongan seorang Ahok semua orang langsung percaya, walaupun memang praktik tersebut memang ada dan menjadi rahasia umum, akan tetapi konsepsi hukumnya juga harus jelas.

Janganlah kita memilih penguasa, marilah kita memilih pemimpin yang bisa mengayomi seluruh elemen masyarakat dan secara kapabilitas juga telah terbukti

Iklan


Kategori:birokrasi

Tag:, , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: